FORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN

• Dalam mengambil keputusan, KT & FKT menggunakan secara bertingkat fora sebagai berikut:

1. Temu Karya (TK), sekali dalam 1 masa bhakti kepengurusan

2. Rapat Kerja (Raker), sekurang2nya 1x dlm masa bhakti

3. Rapat Pengurus Pleno (RPP), sekurang2nya 1 x dlm 3 bulan

4. Rapat Pengurus Harian (RPH), sekurang2nya 1x dlm 1 bulan

• Rapat Konsultasi adalah pertemuan dgn mitra lembaga & bukan forum pengambil keputusan, yg bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan, bersama:

1. DPR/DPRD dan lembaga tinggi negara lain

2. MPKT dan MPFKT;

3. Instansi diluar Instansi Sosial sebagai Pembina Teknis;

4. Kalangan Dunia Usaha;

5. Kalangan Organisasi Sosial, LSM, yayasan & lembaga sosial lain;

6. Kalangan Organisasi Kepemudaan dan OMS.

• TK & Raker harus diikuti oleh Pembina Umum & Fungsional sbg peserta. Sedangkan RPP & RPH dpt dilaksanakan bersifat Diperluas dgn mengundang pihak-pihak yg dibutuhkan oleh pembahasannya.

Read More...

KEANGGOTAAN KARANG TARUNA

· Sebagai orsos, nomenklatur keanggotaan KT adalah Warga (Layanan).

· Warga (Layanan) Karang Taruna disingkat WKT adalah bersifat stelsel pasif yakni keanggotaan otomatis sebagai warga layanan bagi generasi muda yang berusia 11 – 45 tahun.

· Prinsip kedudukan keanggotaan KT sebagai warga layanan mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan pendirian politik.

· Keanggotaan Aktif Karang Taruna adalah:

1. Pengurus baik ditingkat desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat hingga tingkat kecamatan sampai nasional.

2. Kader yang aktif dalam berbagai kegiatan Karang Taruna & kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya tetapi tidak sebagai pengurus. Read More...

KEPENGURUSAN KARANG TARUNA

• Secara organisasi, KT berdiri sendiri & karena akar keberadaannya di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat, maka penguatan & pemberdayaan kepengurusan (sebagai pelaksana fungsi KT) juga berada di desa/kelurahan.

• Pengurus ditingkat kecamatan s/d. nasional adalah pelaksana pengembangan & penguatan jaringan antarKarang Taruna & dengan pihak lain, karena itu disebut Forum Karang Taruna (FKT), dengan fungsi-fungsi:

1. Penyelenggara kemitraan program dengan instansi sosial dan teknis

2. Penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi.

3. Pengelola sistem informasi dan komunikasi.

4. Pemberdaya, pengembang, dan penguat sistem jaringan kerjasama antar Karang Taruna serta dengan pihak lain yang terkait.

5. Penyelenggara konsolidasi dan sosialisasi kebijakan.

6. Penyelenggara koordinasi dan konsolidasi kegiatan penanggulangan permasalahan sosial termasuk dengan unit teknis tersendiri.

7. Pemelihara kesetiakawanan sosial, konsistensi, dan citra organisasi.

8. Penyelenggara sistem dan koordinasi pengembangan SDM & kaderisasi KT.

9. Penyelenggara sistem dan koordinasi pendampingan dan advokasi KT.

10. Penyelenggara sistem & koordinasi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi.

• Kriteria Kepemimpinan dan Pengurus KT desa/kelurahan maupun Pengurus FKT kec. s/d. nasional ditetapkan secara baku ditingkat nasional bersama Depsos RI, dgn menempatkan kader KT secara berjenjang sebagai prioritas utama.

Read More...

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

1. Struktur organisasi KT bersifat horisontal, artinya setiap kepengurus an KT berhak mengatur rumah tangga sendiri tanpa hubungan struktural (komando) dengan pengurus diatasnya.

2. Jenjang hirarkhis yg dibangun & pembentukan kepengurusan oleh KT dibawahnya hanya utk kepentingan koordinasi & konsolidasi ke-lembagaan & program kerja, sehingga struktur organisasi KT tidak bersi-fat instruktif & menutup kemungkinan KT dibawahnya melakukan tindakan politis atas nama musyawarah yg sarat kepentingan.

3. Kepemimpinan KT/FKT bersifat collective collegial yg meminimalisir berkembangnya kesewenangan & penyalahgunaan kekuasaan dalam KT. Pemilihan kepemimpinan KT pada Temu Karya, harus difasilitasi oleh pemerintah untuk meniadakan money politic yang sangat tidak dikenal di KT sebagai organisasi pengemban moral dan etika.

4. Karena kepengurusan F/KT dikukuhkan oleh Kepala Daerah selaku Pembina Umum --kecuali nasional oleh Mensos RI-- maka dalam setiap musyawarah unsur pembina harus dilibatkan sebagai peserta terutama dalam penyusunan kepengurusan dalam kapasitas seba-gai "penjaga" aturan dan prosedur. Sehingga apabila kelak terjadi pelanggaran Pembina dapat membatalkan SK kepengurusan.

Read More...

FUNGSI KARANG TARUNA

Secara umum fungsi KT adalah Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial, dengan turunan fungsi yakni:

1. Penyelenggara Diklat bagi Masyarakat.
2. Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat terutama Generasi Muda.
3. Penyelenggara Kegiatan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan bagi GM.
4. Penumbuh-kembang kesadaran tanggung jawab sosial GM.
5. •Penumbuh-kembang semangat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, dan jiwa kekeluargaan.
6. •Penguat nilai-nilai kearifan lokal. •Pemupuk & pengembang kreativitas GM untuk meningkatkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya.
7. •Penyelenggara Rujukan bagi PMKS.
8. •Penyelenggara Pendampingan dan Advokasi bagi PMKS.
9. •Penguat sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, kemitraan, dan kolaborasi baik internal maupun dengan berbagai pihak/sektor.
10. •Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Read More...

TUGAS POKOK KARANG TARUNA

MENANGGULANGI BERBAGAI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TERUTAMA YANG DIHADAPI GENERASI MUDA, BERSAMA-SAMA PEMERINTAH DAN KOMPONEN MASYARAKAT LAINNYA, BAIK YANG BERSIFAT PREVENTIF, REHABILITATIF, MAUPUN PENGEMBANGAN POTENSI GENERASI MUDA DILINGKUNGANNYA DALAM RANGKA PENINGKATAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT. Read More...

TUJUAN KARANG TARUNA

1. Terwujudnya pertumbuhan & perkembangan kesadaran & tanggung jawab sosial setiap Warga Karang Taruna (WKT) dlm mencegah, menangkal, menanggulangi, & mengantisipasi berbagai permasalahan sosial.
2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan WKT yang trampil, berkepribadi-an, dan berpengetahuan (Adhitya Karya Mahatva Yodha)
3. Tumbuhnya potensi & kemampuan GM dalam mengembangkan keberdayaan WKT.
4. Terbentuknya kemampuan WKT menjalin toleransi & menjadi perekat persatu an dlm keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara.
5. Terjalinnya kerjasama antara WKT dalam rangka mewujudkan taraf kesejah-teraan sosial masyarakat.
6. Terwujudnya kesejahteraan sosial GM desa/kelurahan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial lingkungannya.
7. Terwujudnya kesejahteraan sosial GM desa/kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan oleh KT bersama pemerintah & komponen masyarakat lainnya.

Read More...

KEDUDUKAN FUNGSIONAL KARANG TARUNA

Sebagai organisasi sosial yang dikelola & mengelola anak muda (generasi muda), KT memiliki landasan hukum dalam bentuk Permensos RI yang memposisikannya menjadi komponen masyarakat fungsional. Proto type ini tergambar sebagaimana PKK dalam pemberdayaan perempuan, Pramuka dalam gerakan kepanduan, dan PMI dalam pertolongan kemanusiaan.

Oleh karena itu, kepengurusan KT yang merupakan organisasi fungsional serta dikukuhkan oleh Pembina/Kepala Daerah harus diselenggarakan dengan kondisi:
1. Memiliki sekretariat/kantor yang representatif;
2. Memperoleh subsidi untuk pengelolaan organisasinya;
3. Memiliki akses terdekat dengan program pemberdayaan sosial
khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
4. Memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan program-program kesejahteraan sosial;
5. Memiliki akses kuat dalam membangun kemitraan diinternal instansi
sosial diluar program pemberdayaan sosial;
6. Memiliki akses yang signifikan dalam membangun kemitraan dengan
intansi lain yang merupakan Pembina Teknis Karang Taruna;
7. Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang diberi
kepercayaan penuh oleh pemerintah dan masyarakat. Read More...

PENGERTIAN KARANG TARUNA

PENGERTIAN KARANG TARUNA

Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sedera-jat dan bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial dan bidang-bidang yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Karang Taruna adalah organisasi non-partisan yg memiliki tugas pokok bersama-sama pemerintah & komponen masyarakat lainnya menang-gulangi permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;

Pengembangan dan pemberdayaan KT diselenggarakan dalam bingkai kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial oleh instansi sosial dengan menyertakan KT sebagai subyek. Seluruh pembangunan dibidang kesejahteraan sosial baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk UKS dikoordinasikan & diatur (legitimasi) oleh instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Read More...

Setelah beberapa saat jadi teka teki siapa saja dan bagaimana komposisi akhir menteri dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono, maka beberapa detik lalu Presiden SBY resmi menjawab teka teki tersebut dengan mengumumkannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap semoga dapat membawa angin segar bagi perbaikan berbagai bidang pembangunan di negeri ini.

Inilah komposisi Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut:

MENTERI KOORDINATOR

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Laksono
4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

MENTERI DEPARTEMEN

1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
5. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
6. Menteri ESDM: Darwin Saleh
7. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
9. Menteri Pertanian : Suswono
10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih
16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama : Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring

MENTERI NEGARA

1. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
2. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
3. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana
8. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
9. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
10. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

Read More...